Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 18
PEGAWAI BARU HARUS DAPAT THR
Sejauh ini pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) masih menjadi polemik tersendiri bagi para
pekerja. Terlebih bagi para pekerja yang masa kerjanya belum satu tahun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan (Kadisnaker) Kota Bandung, Arief
Syarifudin meminta agar para pekerja terutama yang masa kerjanya dibawah satu tahun tidak
khawatir.
Pasalnya aturan tentang THR ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen)
Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja
pekerja/buruh.
"Jangan khawatir untuk pegawai baru, sebab masalah pembayaran THR itu sudah ada
regulasinya. Rumus penghitungannya sudah ada. Saya pikir pihak perusahaan sudah mengetahui
itu " terangnya, saat dihubungi Jabar Ekspres melalui sambungan telepon, Selasa (4/5).
Dia menuturkan, dalam Permen tersebut telah menyebutkan besaran THR bagi karyawan yang
belum lama bergabung. Dalam Pasal 2 ayat 1 Permenaker No. 6 Tahun 2016 disebutkan,
pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.
Dilanjutkan pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan, THR wajib diberikan kepada karyawan yang
mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"Besarnya berapa tentu kan konsional. Kalau tadi misal kerja hanya lima bulan berarti lima kali
upah dibagi 12 jatahnya berapa yang di bawah setahun seperti itu," tuturnya.
Menurutnya, perhitungan pemberian THR juga sama bagi pekerja berstatus free-lance.
"persoalan sanksi persoalan waktunya semuanya sama berlaku untuk pekerja yang ada di
Indonesia. Ada sanksinya administrasi tapi tentu itu tidak akan kita harapkan sanksi seperti itu.
Intinya semua sudah dinaungi oleh regulasi, jadi gak usah khawatir status dari para pekerja ini,"
ujarnya.
Dia pun berjanji akan melakukan tindakan dengan sanksi tegas kepada perusahaan yang
melanggar peraturan.
"Ya kita tekankan lagi ya, perusahaan itu harus jujur dan menghargai pegawainya," teragasnya.
Dia juga mengaku, sudah beberapakali menekankan kepada pihak perusahaan agar pembagian
THR tersebut maksimal di tujuh haru sebelum hari H.
"Kalau melanggar perusahaan akan didenda sebesar 5 persen. Soal sanksinya sama berlaku
seluruh Indonesia," pungkasnya. (mg8/ziz)
17
