Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 162
"Sebanyak 20-30 persen perusahaan bermasalah dalam pembayaran THR tahun ini. Terutama
perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dan transportasi," ujar Adi ketika dihubungi,
Selasa, 4 Mei 2021.
Berdasarkan SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan 2021, THR tahun ini wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Idul Fitri. Bagi
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR, pemerintah memberikan ruang untuk
melakukan perundingan secara bipartit.
Terkait dengan kondisi tersebut, katanya, pelaku usaha meminta tindakan konkret dari
pemerintah dengan memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar THR secara penuh sehingga beban yang ditanggung bisa terbagi.
Misalnya, jelas Adi, pemerintah bisa membagi sisa kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan.
Intervensi konkret tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah
saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis dalam hal
pembayaran THR tahun ini.
"Tidak semua perusahaan mampu. Kecuali, perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana
untuk THR. Untuk yang tidak mampu, ada ruang untuk negosiasi. Pengusaha minta ke
pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus," katanya.
161
