Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

"Sebanyak 20-30 persen perusahaan bermasalah dalam pembayaran THR tahun ini. Terutama
perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dan transportasi," ujar Adi ketika dihubungi,
Selasa, 4 Mei 2021.

Berdasarkan SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan 2021, THR tahun ini wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Idul Fitri. Bagi
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR, pemerintah memberikan ruang untuk
melakukan perundingan secara bipartit.

Terkait dengan kondisi tersebut, katanya, pelaku usaha meminta tindakan konkret dari
pemerintah dengan memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar THR secara penuh sehingga beban yang ditanggung bisa terbagi.

Misalnya, jelas Adi, pemerintah bisa membagi sisa kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan.
Intervensi konkret tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah
saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis dalam hal
pembayaran THR tahun ini.

"Tidak semua perusahaan mampu. Kecuali, perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana
untuk THR. Untuk yang tidak mampu, ada ruang untuk negosiasi. Pengusaha minta ke
pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus," katanya.
Data Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan
mencatat ada 776 laporan pembayaran THR selama periode tersebut. Jumlah tersebut melonjak
tinggi dari jumlah laporan pada 23 April lalu, yakni 292 pengaduan yang terdiri atas 484
konsultasi dan 292 pengaduan THR.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sekitar 90 persen permasalahan terkait
pengaduan THR sudah diselesaikan. "Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR
namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya," ujarnya.
Dia mengatakan Kemnaker langsung menindaklanjuti laporan yang masuk melalui tim
penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK
dan K3) Kemenaker.
Adapun, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, melainkan juga di daerah
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 melibatkan Tim
Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur organisasi pengusaha
yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Dia berharap Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan
pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan
dapat memuaskan para pihak, baik pekerja maupun pengusaha .
BISNIS .

289