Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

"Dalam surat edaran baik dari Kementerian Tenaga Kerja maupun Gubernur Kaltara, tidak
mengatur soal sanksi. Hanya memberikan penekanan kepada perusahaan untuk membuktikan
ketidakmampuannya melalui laporan keuangan perusahaan secara transparan," ucapnya. Rasna
mengaku, pembayaran THR mengacu pada satu bulan gaji buruh yang bersangkutan.

"Kalau ada perusahaan yang bayar setengah ya harus buat kesepakatan antara buruh dan
perusahaan. Apakah THR ditunda atau ada justru ada pengurangan THR. Harapan kami semua
perusahaan wajib berikan hak buruh. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
Provinsi, karena kewenangan penindakan ada di sana. Kami hanya pembinaan saja," tuturnya.

Berikut ini Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 tahun 2016, pembayaran THR keagamaan diberikan kepada: - Pekerja/ buruh yang
telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

- Pekerja/ buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan - Bagi pekerja/ buruh yang mempunyai
masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih. Diberikan sebesar 1 bulan upah.

- Bagi pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi
kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja dikali
satu bulan upah lalu dibagi 12.

- Bagi pekerja/ buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung
sebagai berikut: a. Pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah
satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan.

b. Pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan, Gubenur dan Bupati/ Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah
sebagai berikut: - Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/ buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan iktikad
baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR
Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari keagamaan tahun 2021
pekerja/ buruh yang bersangkutan.

- Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR
Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/ buruh, berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan.

- Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/ buruh melaporkan hasil
kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya Keagamaan.

Berita tentang Nunukan Penulis: Febrianus Felis |.

291