Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 323

Judul               Waktu Mepet, Pemerintah Diminta Tindaklanjuti Laporan THR
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210504/12/1390118/waktu-mepet-
                                    pemerintah-diminta-tindaklanjuti-laporan-thr
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-05-04 13:41:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Organisasi pekerja mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti laporan terkait dengan
              pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan hari raya Idulfitri 2021. Sebab, waktu yang
              tersisa untuk berunding tidak banyak. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
              (OPSI)  mengatakan  para  pekerja  saat  ini  menunggu  tindak  lanjut  dari  pemerintah  agar
              perundingan  bipartit  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  memiliki  kemampuan
              membayarkan THR secara penuh pada h-7 lebaran bisa berlangsung secepatnya.



              WAKTU MEPET, PEMERINTAH DIMINTA TINDAKLANJUTI LAPORAN THR

              JAKARTA  -  Organisasi  pekerja  mendorong  pemerintah  untuk  segera  menindaklanjuti  laporan
              terkait  dengan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  keagamaan  hari  raya  Idulfitri  2021.
              Sebab, waktu yang tersisa untuk berunding tidak banyak.

              Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengatakan para pekerja saat
              ini  menunggu  tindak  lanjut  dari  pemerintah  agar  perundingan  bipartit  bagi  perusahaan-
              perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayarkan THR secara penuh pada h-7 lebaran
              bisa berlangsung secepatnya.

              "Jangan  diurus  ketika  sudah  hampir  memasuki  h-7  lebaran.  Dengan  demikian  perundingan
              bipartit  bisa  dilakukan  pekan  sebelum  h-7  sebelum  lebaran.  Menaker  harus  memerintahkan
              pengawas  ketenagakerjaan  untuk  melakukan  negosiasi  sebelum  h-7,"  ujar  Timboel,  Selasa
              (4/5/2021).

              Bagi perusahaan yang masih terdampak parah akibat pandemi, pemerintah diharapkan dapat
              memberikan  fleksibilitas  dalam  hal  pembayaran  THR.  Dengan  demikian,  THR  tidak  menjadi
              beban  yang  merugikan  perusahaan  dan  justru  berpotensi  membuat  pekerja  kehilangan
              pekerjaan.

              Sebagai  informasi,  data  Posko  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan  2021  Kementerian
              Ketenagakerjaan mencatat ada 776 laporan pembayaran THR selama 20-30 April 2021.


                                                           322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328