Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 340

Selain itu, posko THR juga bisa diakses secara daring (online). Masyarakat bisa mengaksesnya
              lewat www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500 630.
              Ida  menyebut  layanan  posko  THR  mulai  dibuka  pada  20  April  2021  hinigga  20  Mei  2021.
              Pelayanan diberikan dari puku 08.00-15.00 WIB.

              "Dalam pelaksanaannya, posko THR 2021 ini melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja
              atau serikat buruh (SP/SB) dan dari unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan
              Dewan Pengupahan Nasional," kata Ida.

              Menurutnya, tim pemantau ini bertugas mengawasi operasional posko THR 2021. Lalu, mereka
              juga memberikan saran kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas posko THR 2021.

              "Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota
              seluruh Indonesia. Pendirian posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan
              koordinasi menjadi lebih efektif," jelas Ida.

              Ia meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan
              perundang-undangan yang berlaku kepada perusahaan yang melanggar pelaksanaan THR 2021.

              Dalam kesempatan berbeda, Ida menjelaskan perusahaan yang telat membayar THR kepada
              pekerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya
              batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

              Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada
              pekerjanya.

              "Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya," katanya.

              Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
              teguran  tertulis.  Selain  itu,  pemerintah  juga  akan  membatasi  kegiatan  usaha  perusahaan
              tersebut. "Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan
              usaha," jelas Ida.




































                                                           339
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345