Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 339

Judul               Cara Lapor THR Tidak Dibayar Perusahaan
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210504123940-532-
                                    638303/cara-lapor-thr-tidak-dibayar-perusahaan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-04 12:52:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah  mewajibkan  seluruh  perusahaan  swasta  membayar  tunjangan  hari  raya  (  THR  )
              kepada karyawan pada H-7 Lebaran. Artinya, pembayaran THR harus dilakukan maksimal 5-6
              Mei 2021 jika Lebaran jatuh pada 13 Mei 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja
              atau Buruh di Perusahaan.


              CARA LAPOR THR TIDAK DIBAYAR PERUSAHAAN

              Jakarta - Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan swasta membayar tunjangan hari raya (
              THR ) kepada karyawan pada H-7 Lebaran. Artinya, pembayaran THR harus dilakukan maksimal
              5-6 Mei 2021 jika Lebaran jatuh pada 13 Mei 2021.

              Hal  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan
              Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

              Lantas,  bagaimana  jika  karyawan  juga  tak  mendapatkan  THR  dari  perusahaan  hingga  h-7
              Lebaran?  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  pemerintah  telah  mendirikan
              posko THR di 34 provinsi. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi,
              dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

              "Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
              atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
              yang ada," ujar Ida dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/5).

              Posko tersebut, sambung Ida, memberikan layanan secara luring ( offline ) di Ruang Pelayanan
              Terpadu  Satu  Atap  (PTSA)  Kementerian  Ketenagakerjaan  di  Jalan  Gatot  Subroto  Kavling  51
              Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.
              Ia memastikan layanan tatap muka tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan untuk
              mencegah penularan covid-19.



                                                           338
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344