Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

THR 2021 CAIR TAPI BUKAN BERUPA UANG, BOLEH? INI ATURAN DAN
BESARANNYA

SURABAYA, - Jika THR 2021 cair bukan dalam bentuk uang, tapi barang, apakah hal itu
melanggar aturan atau tidak? Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya
Keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Terkait cara penyalurannya, dalam pasal 6 di peraturan tersebut disebutkan bahwa THR
diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara
Republik Indonesia.

Dengan begitu, jika THR 2021 cair dalam bentuk barang, Anda bisa melaporkannya ke Posko
THR 2021 .

THR 2021 cair kapan? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan tunjangan hari raya
cair maksimal 7 hari sebelum Lebaran.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," ungkapnya, dalam konferensi pers
virtual Senin (12/4/2021).
Jika merujuk pada penentuan Idulfitri yang ditetapkan Muhammadiyah, yakni 13 Mei 2021, maka
THR 2021 buruh/pekerja maksimal cair atau dibayarkan tanggal 6 Mei.

Pembayaran THR 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut: Perusahaan Terdampak Pandemi Harus Bayar THR 2021 Buruh/Pekerja?
Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah
sebagai berikut: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Posko Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin
(26/4/2021).

Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
efektif.
Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh
yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

364