Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Kabid Hubungan Industrial Disperinaker Bangkalan Sri Suhartini menyampaikan, pemberian THR
menjadi atensi pemerintah pusat. Karena itu, semua kabupaten/kota harus melaporkan harian
adanya aduan tentang pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerjanya.

Posko pengaduan yang dibuka belum menerima aduan adanya perusahaan yang tidak memenuhi
hak pekerja. Namun untuk konsultasi baru satu perusahaan. "Kalau laporan nihil, karena sampai
sekarang masih ada kesempatan untuk memberikan THR," tutur perempuan yang biasa disapa
Titin itu kemarin (4/5).

Perusahaan yang berkonsultasi pada lembaganya terkait dengan ketidakmampuan untuk
memenuhi hak buruhnya. Sayangnya, Titin belum bersedia untuk memaparkan nama dan alamat
perusahaan yang dimaksud. "Yang ditanya cuma umum-umum saja. Kami menjawab sesuai
dengan aturan," imbuhnya.

Titin berjanji akan melakukan pemantauan dengan tim pengawas ketenagakerjaan untuk
memastikan semua perusahaan sudah menunaikan kewajibannya. Utamanya perusahaan yang
tergolong katagori sedang dan besar. "Untuk perusahaan menengah dan besar, kami sudah ada
grup WhatsApp. Jadi sambil kami pantau," katanya.

Ada 225 perusahaan di Kabupaten Bangkalan. Perinciannya, 4 perusahaan besar, 35 sedang,
dan 186 berskala kecil. Semuanya wajib memberikan THR kepada pekerjanya. Waktu
pemberiannya satu minggu sebelum Lebaran. "Yang boleh dicicil hanya selama tujuh hari selama
masa pemberian THR," imbuhnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Abdul Aziz meminta adanya pengawasan yang maskimal
untuk menjamin hak buruh. Karena itu, dirinya mendesak ada tim pengawas yang bisa door to
door ke tiap perusahaan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kewajiban atau tidak.
"Pemerintah harus menjamin semua buruh mendapat haknya. Termasuk THR," desaknya,
(jup/onk)

3