Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Moeldoko menekankan negara tidak hanya melihat pekerja migran sebagai penggerak sumbu
ekonomi. Namun, juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan merepresentasikan
Indonesia di dunia internasional. "Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh
perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam masa adaptasi
kebiasaan baru (new normal) pada pertengahan 2020. Hal ini dilakukan untuk mendukung
percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan
yang sudah membuka tenaga kerja asing.

Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 calon PMI ke Jepang yang merupakan
bagian dari perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Kendati
begitu, Moeldoko meminta kementerian/lembaga melalukan terobosan aturan untuk melindungi
pekerja migran. "Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan
aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa
mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP," tutur dia.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenaker Suhartono menjelaskan, Indonesia
mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang pada 2020. Saat
itu, PCR test kepada PMI difasilitasi Pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. "Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait
fasilitas PCR test dan vaksinasi. Sehingga kami akan diskusikan hal ini," ucap Suhartono.
Sementara itu, Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia
menyampaikan kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI perlu disusun.
Khususnya, terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. "Harus berhitung ulang untuk anggaran
2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama," pungkas Nadia.

433