Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 58
Judul PENGUSAHA BERHARAP SUBSIDI
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-05-05 04:05:00
Ukuran 354x293mmk
Warna Warna
AD Value Rp 309.750.000
News Value Rp 929.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Adi Machfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Apindo) Terutama perusahaan yang bergerak
di sektor pariwisata dan transportasi
negative - Adi Machfudz (Wakil Sekretaris Jenderal Apindo) Tidak semua per-usa-haan mampu
kecuali per-usahaan besar yang sudah mencadangkan dana untuk THR. Pengusaha minta ke
pe-merintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sisanya masih dalam proses karena
tidak murni soal THR, namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya
neutral - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pe--kerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Menaker harus memerintahkan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan negosiasi sebelum
h-7
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pe--kerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Setidaknya, nanti dilaporkan berapa persen dari aduan yang terselesaikan. Seluruh dinas-dinas
ketenagakerjaan di seluruh provinsi harus memantau dengan komitmen
positive - Fithra Faisal Hastiadi (ekonom Universitas Indo-nesia sekaligus Direktur Eksekutif Next
Policy) Industri yang bergerak di sektor terdampak paling besar mungkin bisa disubsidi untuk
pembayaran THR
Ringkasan
Berdasarkan Surat Edaran Me-naker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan 2021, THR tahun ini wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Lebaran. Bagi
perusahaan yang tidak mam-pu membayarkan THR, pemerintah mem-berikan ruang untuk
melakukan perun-dingan secara bipartit. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus
Wakil Sekretaris Jenderal Apindo Adi Machfudz mengatakan saat ini terdapat sebanyak 20%-
30% perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR mengikuti regulasi yang berlaku.
57