Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 63
Judul Perlindungan Awak Kapal
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL Pg9
Jurnalis BM Lukita Grahadyarini
Tanggal 2021-05-05 04:01:00
Ukuran 343x101mmk
Warna Warna
AD Value Rp 147.490.000
News Value Rp 737.450.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menargetkan produksi perikanan tangkap sebesar 8 juta ton tahun ini. Angka
itu meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 7,7 juta ton. Meski
pandemi Covid-19 belum berakhir, sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap, berkontribusi
dalam peningkatan produksi dan ekspor.
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL
Pemerintah telah menargetkan produksi perikanan tangkap sebesar 8 juta ton tahun ini. Angka
itu meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 7,7 juta ton. Meski
pandemi Covid-19 belum berakhir, sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap, berkontribusi
dalam peningkatan produksi dan ekspor.
Selain mendorong produksi, pemerintah juga menargetkan kenaikan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Tahun 2024, PNBP subsektor perikanan tangkap ditargetkan Rp 12 triliun, sangat
jauh di atas capaian tahun 2020 yang hanya Rp 2,9 miliar.
Di tengah target peningkatan produksi dan PNBP perikanan tangkap, salah satu isu yang
mengemuka adalah nasib pekerja kapal perikanan yang saat ini jauh dari sejahtera. Perlindungan
terhadap awak kapal hingga kini tergolong memprihatinkan. Aspek ketenagakerjaan di kapal
perikanan kerap luput dari perhatian.
Industri kapal perikanan tangkap menyerap hampir 2 juta pekerja. Namun, penyerapan yang
tergolong tinggi ini belum sejalan dengan perlindungan yang diperoleh awak kapal perikanan.
Pengabaian hak-hak pekerja atau buruh kapal dialami awak kapal asal Indonesia, baik yang
bekerja di kapal ikan dalam negeri maupun asing.
Data Fishers Centre menyebutkan, hampir 70 persen dari total awak kapal perikanan belum
memiliki kontrak kerja. Kelompok rentan ini kerap tersandung sejumlah persoalan. Di sisi lain,
temuan pelanggaran hak-hak pekerja kapal perikanan, indikasi kerja paksa, hingga perdagangan
orang masih terus berlangsung.
62