Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Sepanjang 2020, tercatat 103 awak kapal menjadi korban kerja paksa dan perdagangan orang
pada 40 kapal ikan dalam dan luar negeri. Dari 103 orang itu, sebanyak 26 orang meninggal di
kapal ikan asal China, 3 orang hilang, dan 74 orang selamat. Mayoritas dari 40 kapal tersebut
merupakan kapal ikan luar negeri.

Sebelumnya, pada tahun 2015, Indonesia pernah dikejutkan dengan temuan indikasi perbudakan
dan penyiksaan pada kapal yang dioperasikan PT Pusaka Benjina Resources di Benjina,
Kepulauan Aru, Maluku. Selain Benjina, masih banyak kasus perbudakan yang dilaporkan kepada
pemerintah. Indikasi perbudakan, antara lain, berlangsung pada perusahaan perikanan di
Indonesia bagian timur.

Selain rentan mengalami kekerasan, anak buah kapal juga terjerat sistem pengupahan yang
tidak layak. Berdasarkan data SAF E Seas Project, upah awak kapal perikanan dari perusahaan
pemilik kapal masih ditemukan jauh di bawah upah minimum provinsi, bahkan upah harian hanya
Rp 30.000 per hari. Sistem upah bagi hasil juga menempatkan buruh nelayan atau anak buah
kapal pada posisi marjinal. Ketika tangkapan tidak mampu menutup biaya operasional melaut,
nelayan menanggung beban kerugian melaut.
Di sisi lain, kualifikasi buruh kapal ikan juga masih perlu didorong. Anak buah kapal yang bekerja
di kapal asing kerap tidak memiliki bekal pelatihan kerja di kapal dan dilengkapi sertifikasi.

Ruwetnya penanganan hak awak kapal perikanan turut dipicu pengaturan awak kapal perikanan
yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, yakni Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri,
dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Aturan dan regulasi yang diterbitkan
lintas kementerian tidak menyediakan sistem deteksi dini untuk mencegah awak kapal perikanan
teijebak dalam praktik kerja paksa di perusahaan kapal perikanan. Awak kapal perikanan pun
dituntut lebih hati-hati memilih kapal dan perusahaan dengan memperhatikan hak dan kewajiban
yang diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja laut (PKL).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain, mengatur
perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap awak kapal perikanan.

Salah satu skema yang dijanjikan pemerintah adalah penetapan upah minimum buruh nelayan
atau anak buah kapal yang akan dituangkan dalam peijanjian kerja laut antara pelaku usaha dan
buruh kapal. Mekanisme pengupahan awak kapal ikan tengah disiapkan, termasuk disesuaikan
dengan pengalaman dan keterampilan kerja.

Perlindungan awak kapal patut dikawal jika Indonesia ingin mendongkrak daya saing perikanan.
Ambisi meningkatkan produksi dan PNBP harus diimbangi dengan perbaikan nasib buruh nelayan
sehingga tujuan akhir peningkatan produksi perikanan tercapai, yakni menyejahterakan
pelakunya. (BM LUKITA GRAIIADYARINI)

63