Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat
pekerja/buruh serta pengusaha.

LUHUT PASTIKAN UU CIPTA KERJA TIDAK DIKERJAKAN BURU-BURU

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah
dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden
sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan
ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan
Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10).
Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law.
Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua
juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," katanya.

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui
itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak
sempurna.

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan
turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan
Menteri (Permen). "Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya
akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat
pekerja/buruh serta pengusaha.

Ida juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan,
pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang
melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi. "Pemerintah menegaskan sekali lagi
bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster
ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan
ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi
dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO),"
kata Ida.

518