Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 518
Judul Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qi9t3n366/luhut-pastikan-uu-cipta-kerja-
tidak-dikerjakan-buruburu
Jurnalis Ani Nursalikah
Tanggal 2020-10-16 08:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Jokowi (Menko Polhukam) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya.
Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Ma'ruf Amin (Presiden) Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak
saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut.
Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Jadi
tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga
bisa diajak omong. Ada keterbatasan
neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kalau
itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa
proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster
ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan
ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi
dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah
dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Menurut Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya
517
