Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 243
PKWT dan outsourching. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan
ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja ,
terutama terkait perlindungan pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali
untuk memberhentikan karyawan kontrak. Selama ini banyak kasus perusahaan memecat
pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak
sesuai harapan.
Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak
PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar
dari negara.
INI KEUNTUNGAN JADI "KARYAWAN KONTRAK" DI UU CIPTA KERJA
Pemerintah dan DPR melakukan revisi besar-besaran di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja . Salah satunya terkait dengan kontrak kerja
PKWT dan outsourching.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, mengungkapkan ada beberapa keuntungan
yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja , terutama terkait perlindungan
pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
Dikatakan Ida, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK.
Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang
berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon .
"Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi
kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,"
ungkap Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).
Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali
untuk memberhentikan karyawan kontrak . Selama ini banyak kasus perusahaan memecat
pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak
sesuai harapan.
Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak
PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar
dari negara.
"Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak terus-terusan pun, tetap saja saya harus bayar
pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak kita atur di UU sebelumnya," ucap
Ida.
"Pada prinsipnya, RUU ini ingin melindungi semua pekerja. Kelompok pekerja yang eksis,
kelompok pencari kerja, dan kelompok pekerja pada sektor UMKM," imbuh dia.
Ia melanjutkan, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, otomatis hak karyawan kontrak dengan
pekerja yang sudah berstatus karyawan tetap akan sama jika menjadi korban PHK.
"UU Ketenagakerjaan sekarang sudah memberi proteksi yang besar dan proteksi itu diadopsi di
RUU Cipta Kerja. Contohnya, di UU Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan bagi pekerja PKWT,"
ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
"Di RUU ini, perlindungan sosial harus tetap diberikan kepada pekerja PKWT ataupun PKWTT
(perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu). Jadi, mereka punya hak dasar yang sama dengan
242
