Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 242
Judul Ini Keuntungan Jadi "Karyawan Kontrak" di UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/19/083200226/ini-
keuntungan-jadi-karyawan-kontrak-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-19 08:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu,
PKWT itu tidak ada kompensasi kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir,
dia mendapat kompensasi
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak terus-terusan
pun, tetap saja saya harus bayar pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak kita
atur di UU sebelumnya
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Pada prinsipnya, RUU ini ingin melindungi semua pekerja.
Kelompok pekerja yang eksis, kelompok pencari kerja, dan kelompok pekerja pada sektor UMKM
neutral - Ida Fauziyah (politisi Partai Kebangkitan Bangsa) UU Ketenagakerjaan sekarang sudah
memberi proteksi yang besar dan proteksi itu diadopsi di RUU Cipta Kerja. Contohnya, di UU
Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan bagi pekerja PKWT
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Di RUU ini, perlindungan sosial harus tetap diberikan kepada
pekerja PKWT ataupun PKWTT (perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu). Jadi, mereka punya
hak dasar yang sama dengan pekerja tetap untuk mendapatkan jaminan sosial, pengaturan uang
lembur, dan jam kerja yang sama
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di
undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika
dinamika tenaga kerja tinggi
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit
(pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan
pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah
Ringkasan
Pemerintah dan DPR melakukan revisi besar-besaran di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya terkait dengan kontrak kerja
241
