Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Peraturan Pemerintah maupin sebagaimana undang-undang peraturan perundang-undangan,"
jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani,
mengatakan UMP 2021 masih menjadi pembahasan dengan Dewan Pengupahan.

"Itu masih dibahas. Semalam pembahasan dengan dewan pengupahan masih dua suara," ujar
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada Sabtu (17/10/2020).

Dinar menjelaskan bahwa belum ada titik temu, sebab baik pekerja dan pengusaha memiliki
kemauan yang berbeda. "Sama-sama kuat. Pekerja dan pengusaha maunya berbeda," kata
Dinar.

2. Sisi Pengusaha

Pengusaha meminta kepada pekerja agar dapat memahami situasi ini. Sebab, dunia usaha juga
turut terpuruk dengan menurunnya konsumsi masyarakat selama pandemi berlangsung.

"Nah kalau berdasarkan PP itu, maka tidak ada kenaikan UMP karena (pertumbuhan ekonomi)
minus. Jadi artinya bukan pengusaha tidak mau naik, tapi memang rumusnya seperti itu," kata
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang kepada Liputan6.com , Sabtu (17/10/2020).

Adapun rumus yang dimaksud, yakni UMP tahun berjalan dikali dengan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tahun 2020. Sementara Indonesia telah mencatatkan kontraksi 5,32 persen pada
kuartal II. Bahkan terjadi deflsi 3 kali berturut-turut sejak Juli hingga September 2020.

"Kami berharap supaya teman-teman kita, serikat pekerja, serikat buruh juga mengerti kondisi
ekonomi dan beban yang akan ditanggung oleh dunia usaha saat ini. Jadi Mohon pengertiannya,"
kata Sarman.

Di saat yang bersamaan, Sarman berharap upaya pemerintah dalam menangani pandemi melalui
pengadaan vaksin bisa segera diimplementasikan. Sehingga pemulihan ekonomi dapat segera
diakselerasi. "Kalau ekonomi kita sudah tumbuh dan bagus, mungkin 2022 potensi kenaikan UMP
itu akan terbuka dan besar," kata dia.

"Jadi mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif untuk
ekonomi kita yang lebih baik kedepannya," imbuh dia.

3. . Sisi Pekerja/Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia
meminta agar upah minimum tahun 2021 naik sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada
kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Berkaca pada krisis sebelumnya, Iqbal menyebutkan masih ada kenaikan UMP meski kondisi
ekonomi tengah minus.

"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana
pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan bagi perusahaan yang masih mampu, harus menaikkan upah
minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah
menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

236