Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Judul Hitungan Versi Pengusaha, Upah Minimum Tahun Depan Tidak Naik
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/19/090600926/hitungan-
versi-pengusaha-upah-minimum-tahun-depan-tidak-naik
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-19 09:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI
Jakarta) Kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK masih pakai PP Nomor 78 Tahun 2015 itu
kelihatannya tidak ada kenaikan. Sesuai rumusnya, kenaikannya nol persen

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI
Jakarta) Nah sekarang kalau pakai hitungan itu, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam setahun
bisa saja diperkirakan nol persen atau mungkin minus. Lalu kemudian tahun ini mengalami
deflasi, bukan inflasi

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta) Artinya kalau pakai perhitungan
PP Nomor 78 Tahun 2015, maka tidak perlu ada kenaikan UMP dan UMK

negative - Ida Fauziah (Menaker) Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti
UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah
minimum provinsi

negative - Ida Fauziah (Menaker) Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira
tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah
maupun sebagaimana peraturan perundangan-undangan

neutral - Ida Fauziah (Menaker) Kami sudah melaporkan kepada pak presiden, pembahas
peraturan pemerintah ini, kami akan menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini
serikat pekerja dan serikat buruh dan teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin
dalam forum tripartit nasional

neutral - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri) Ya betul kami setuju
(dengan rekomendasi Dewan Pengupahan)

neutral - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) Malah ada
banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan ekonomi butuh
waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu

231