Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 236
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak ada alasan upah
minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus.
Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17
persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini belum bisa memastikan
apakah akan ada kenaikan upah minimum pada 2021. Hal ini masih terus menjadi pembahasan,
pasalnya pihak pekerja meminta untuk ada kenaikan upah minimum.
Sedangkan dari sisi pengusaha meminta pengertian atas kondisi dunia usaha yang saat ini engah
terpukul akibat covid-19 yang tidak memungkinkan untuk adanya kenaikan upah. Meski jika
ditelisik lebih jauh, keduanya sama-sama terimbas.
SIAP-SIAP TAK NAIK, SIMAK PRO KONTRA PENENTUAN UMP 2021
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini belum bisa memastikan
apakah akan ada kenaikan upah minimum pada 2021. Hal ini masih terus menjadi pembahasan,
pasalnya pihak pekerja meminta untuk ada kenaikan upah minimum.
Sedangkan dari sisi pengusaha meminta pengertian atas kondisi dunia usaha yang saat ini engah
terpukul akibat covid-19 yang tidak memungkinkan untuk adanya kenaikan upah. Meski jika
ditelisik lebih jauh, keduanya sama-sama terimbas.
Lalu, bagaimana penentuan UMP 2021 yang sebenarnya? Untuk mengetahui informasi lebih
lanjut, merangkum berbagai informasi dari sisi Pemerintah, Pengusaha, dan buruh/pekerja,
Senin (19/10/2020).
1. Sisi Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan meskipun omnibus law UU Cipta Kerja telah
disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (
UMP ) di 2021 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan.
"Nah, terkait dengan upah minimum tahun 2021. Saya kira kalau kita sementara ini acuan
tentang penetapan upah minimum itu adalah berdasarkan PP 78 tahun 2015," kata Ida dikutip
dari keterangannya, Jumat (9/10/2020).
Kata Ida, seharusnya pengaturan UMP 2021 tidak lagi mengikuti PP Nomor 78 tahun 2015,
lantaran ada pengaturan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan Komponen
Hidup Layak (KHL) yang jatuhnya pada tahun 2021.
"Memang ada perubahan komponen komponen KHL untuk tahun 2021 ini," ujarnya.
Apalagi di masa pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga -5,32
persen. Maka dari itu, Ida mengatakan kemungkinan penetapan UMP tidak akan naik
sebagaimana mestinya, dikarenakan kondisi perekonomian tanah air ini yang belum kondusif.
"Namun demikian kita semua tahu akibat dari pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi kita
minus. Saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana
235
