Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Ringkasan

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikan upah minimum , baik
kabupaten/kota ( UMK ) ataupu upah minimum provinsi ( UMP ) pada tahun depan. Alasannya,
kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi Covid-19. Ketua Umum DPD
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan jika
perhitungan UMK didasarkan pada aturan yang masih berlaku yakni PP Nomor 78 Tahun 2015,
maka sebenarnya tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan
usulan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan
keputusan Dewan Pengupahan Nasional. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah,
mengungkapkan masukan besaran UMP tahun depan tersebut mempertimbangkan kondisi
ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

HITUNGAN VERSI PENGUSAHA, UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN TIDAK NAIK

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikan upah minimum , baik
kabupaten/kota ( UMK ) ataupu upah minimum provinsi ( UMP ) pada tahun depan. Alasannya,
kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang,
mengatakan jika perhitungan UMK didasarkan pada aturan yang masih berlaku yakni PP Nomor
78 Tahun 2015, maka sebenarnya tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.

"Kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK masih pakai PP Nomor 78 Tahun 2015 itu
kelihatannya tidak ada kenaikan. Sesuai rumusnya, kenaikannya nol persen," kata Sarman
dikonfirmasi Kompas.com , Senin (19/10/2020).

Dijelaskan Sarman, dalam regulasi perhitungan kenaikan upah minimum tahun berikutnya yakni
didasarkan pada upah minimum tahun berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan
ekonomi.

"Nah sekarang kalau pakai hitungan itu, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa
saja diperkirakan nol persen atau mungkin minus. Lalu kemudian tahun ini mengalami deflasi,
bukan inflasi," ujar Sarman.
"Artinya kalau pakai perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015, maka tidak perlu ada kenaikan UMP
dan UMK," imbuh Sarman yang juga menjabat Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan
usulan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan
keputusan Dewan Pengupahan Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, mengungkapkan masukan besaran UMP tahun
depan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam
membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," kata Ida dikutip
dari Kontan.

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap
mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.

232