Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 234
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan kalau penetapan UMP tetap mengacu
pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Namun lantaran adanya kontraksi ekonomi di masa pendemi Covid-19, pemerintah dirasa perlu
membuat kebijakan yang meringankan dunia usaha. Ini karena, penetapan upah minimum saat
ini dirasa sulit dilakukan dengan formula saat kondisi normal.
Sebagai informasi, dalam PP 78 Tahun 2019, perhitungan penetapan UMP juga dilakukan
peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita
menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan
perundangan-undangan," jelas Ida.
Ia menyampaikan, formula penetapan UMP setelah terbitnya UU Cipta Kerja akan diatur lebih
lanjut dalam aturan turunan. Soal UMP yang sama dengan tahun ini juga sifatnya masih bersifat
usulan.
"Kami sudah melaporkan kepada pak presiden, pembahas peraturan pemerintah ini, kami akan
menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini serikat pekerja dan serikat buruh dan
teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin dalam forum tripartit nasional," jelas Ida.
Sementara itu, para pengusaha sepakat dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional yang
mengusulkan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020.
"Ya betul kami setuju (dengan rekomendasi Dewan Pengupahan)," ujar Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Kamdani.
Menurut Shinta, hal tersebut mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan
dari sisi arus kas akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, pengusaha pun mengalami kesulitan untuk
bisa mempertahankan usahanya.
"Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan karyawannya. Sementara pemulihan
ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB tentunya tidak membantu," lanjut Shinta.
Shinta tak menampik bila nantinya formula penghitungan UMP tahun 2021 mengikuti Peraturan
Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, maka pengusaha akan kesulitan untuk
membayar upah tersebut.
233
