Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 227
Bahkan ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan
rapat dengan kaum buruh hingga puluhan kali untuk membicarakan substansi UU Ciptaker.
Mahfud menjelaskan, kalau UU Ciptaker masuk ke dalam daftar kampanye Presiden Joko Widodo
atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi juga
sempat menyampaikannya saat pelantikan di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober tahun lalu.
"Kalau secara umum mau dikatakan buru-buru ya tidak juga karena RUU ini kan sebenarnya
sudah jadi kampanye Jokowi sebelum terpilih pada waktu pelantikan sumpah, Presiden juga
singgung itu kita akan percepat investasi," kata Mahfud dalam diskusi Karni Ilyas Club melalui
YouTube yang dikutip Suara.com, Senin (19/10/2020).
Mahfud lantas mengungkapkan kalau pemerintah juga menggandeng para buruh untuk
menerima segala aspirasi. Ia sendiri mengaku sempat menemui dua kelompok serikat buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) serta serikat buruh lainnya.
Kemudian pemerintah juga melakukan rapat hingga 63 kali di kantor Kemnaker. Mantan ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengaku tidak seluruh konsep yang ada di dalam UU
Ciptaker disetujui oleh serikat buruh.
"Memang, ya, tidak 100 persen dari setiap konsep disetujui. Tapi bahwa itu ditampung dicari
jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya," ujarnya.
Meski begitu, ia tidak ikut campur soal keputusan DPR yang begitu ngebut mengesahkan UU
Ciptaker. Menurutnya hal itu menjadi urusan parlemen.
"Nah, kalau sidang yang dipercepat itu tentu itu wewenang DPR ya. Meskipun memaklumi
masyarakat kemudian kenapa buru-buru begitu. Tapi biar DPR lah yang menjawab itu," katanya
menambahkan.
226
