Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 63

"Mudah-mudahan  segera,  bisa  juga  minggu-minggu  ini,"  kata  Sekretaris  Jenderal  Kemnaker
              Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Kamis (8/4/2021).
              Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso
              mengatakan,  perusahaan,  dunia  swasta  wajib  membayarkan  secara  penuh  THR  untuk
              karyawannya di Ramadhan tahun ini.

              Hal  ini  disampaikan  dalam  Rapat  Koordinasi  Teknis  Perhubungan  Darat  Tahun  2021,  Kamis
              (8/4/2021).

              Adapun alasan Susiwijono mewajibkan pengusaha membayar THR penuh, karena pemerintah
              telah memberikan banyak stimulus bagi dunia usaha untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi
              Covid-19.

              Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz mengatakan, pada Jumat (9/4/2021)
              besok akan dilakukan rapat pleno untuk memutuskan terkait pembayaran THR Lebaran tahun
              ini.

              Namun, untuk keputusan final, merupakan wewenang Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

              "Besok masih di pleno-kan, besok itu yang hadir Menaker dari pemerintah, (mendengar) dari sisi
              pengusaha  seperti  apa,  dan  dari  pekerja  sejauh  mana.  Memang  biasanya  pleno  bisa
              memutuskan,  tapi  formalnya  semua  ada  di  ibu  Menaker,  tentu  lebih  cepat,  lebih  baik  dan
              targetnya minggu pertama atau kedua Ramadhan," jelas Adi.
              Menurut Adi, apa yang dikatakan oleh Susiwijono merupakan bentuk saran.

              Sebab, pada dasarnya, pengusaha terbagi dalam 3 kelompok, yakni mampu, belum mampu, dan
              tidak mampu.

              Menurut  dia,  bagi  pengusaha  yang  belum  mampu  dan  tidak  mampu  membayarkan  THR,
              tentunya aturan bisa bersifat fleksibel.
              Artinya, aturan itu masih bisa dibahas bersama oleh perusahaan dan pegawainya.


              "Kalau pengusaha tidak mampu sama sekali, tentunya pengusaha berkomitmen sebisa mungkin
              menghindari  PHK,  kecuali  pemerintah  benar-benar  hadir  mensubsidi  (pengusaha  yang  tidak
              mampu)," jelas dia.




























                                                           62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68