Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021
P. 61
bagi PMI" ungkap Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, sekaligus ketua delegasi
pada pertemuan Joint Task Force Indonesia-Taiwan secara virtual, di Jakarta, Kamis (8/4).
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan memberlakukan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sejak itu, jelas Anwar, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan
dan pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk
lebih memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara
layak dan terlindungi dengan baik.
Salah satu poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan. Pengaturan biaya
penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI .
Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan
adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.
"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas
penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya
penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua
pihak," papar Anwar.
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam kesempatan ini memaparkan terkait
beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi
kerja, maupun Pemerintah.
Komponen pembiayaan yang dimaksud diantaranya yakni; pelatihan, Pemeriksaan kesehatan,
tes psikologi, paspor dan Visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK, Jasa P3MI dan jasa
penempatan agency di Taiwan, serta jaminan sosial.
"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan
baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI, Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa
perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.
Lebih lanjut Ketua Delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan,
Mr.Wang An-Pan, menyebut pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu akan ada
perubahan mekanisme yang akan berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi
CPMI itu sendiri.
"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negoisasi maupun musyarwarah lebih lanjut untuk
membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu
atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan", lanjutnya.
Sebagai penutup, Anwar mengutarakan terkait ketetapan teknis biaya penempatan yang dibahas
saat ini, masih membutuhkan waktu dan perlu pendalaman yang detail.
Hal ini diperlukan juga koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dan juga asosiasi jasa P3MI,
untuk dapat menyepakati ini kedepan, guna tetap melindungi hak-hak dan juga keberlangsungan
bagi Pekerja Migran Indonesia.
60
