Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 109
ASPEK INDONESIA MINTA JOKOWI TETAP LINDUNGI HAK KARYAWAN SAAT PPKM
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo tetap melindungi hak
para karyawan saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat Jawa dan Bali.
"Kami mendukung setiap upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di
Indonesia. Namun kami juga meminta pemerintah untuk melindungi hak pekerja, yaitu terkait
dengan kepastian pekerjaan, kepastian upah, dan kepastian kesejahteraan," kata Presiden
ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu diingatkan sebab dalam beberapa kali pemberlakuan
aktivitas masyarakat justru terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
Sejumlah pelanggaran itu di antaranya seperti tidak membayar upah pekerja serta tak sedikit
yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara sepihak oleh
manajemen perusahaan.
Menurutnya perusahaan melakukan kedua hal tersebut dengan dalih terdampak COVID-19.
Pemerintah, kata dia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pengawasan ketat
kepada perusahaan yang tidak membayar upah dan yang melakukan PHK massal sepihak.
"PPKM Darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tidak membayar upah dan
melakukan PHK sepihak," kata Mirah.
Di samping itu, ASPEK mendorong pemerintah untuk konsisten dalam memperketat arus masuk
warga negara asing ke Indonesia. Kebijakan pembatasan harus diterapkan secara rata baik untuk
di dalam maupun luar negeri.
"Jangan terulang lagi, di saat rakyat Indonesia dibatasi aktivitasnya, malah orang asing diberi
kemudahan akses masuk ke Indonesia," katanya.
ASPEK juga meminta pemerintah untuk tetap memberikan bantuan sosial tunai kepada
masyarakat bawah dan yang terdampak pandemi COVID-19, untuk menjaga kemampuan daya
beli masyarakat agar dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
"Perketat juga pengawasannya agar tidak disalahgunakan atau dijadikan ladang korupsi oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," demikian Mirah Sumirat.
108
