Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 107
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam
mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Kendati demikian, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat meminta Presiden Joko Widodo tetap
melindungi hak para karyawan saat pelaksanaan PPKM Darurat.
"Terkait dengan kepastian pekerjaan, kepastian upah, dan kepastian kesejahteraan," kata Mirah
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/7).
Menurutnya, ASPEK perlu mengingatkan pemerintah, lantaran beberapa kali pemberlakuan
aktivitas masyarakat justru memicu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
Sejumlah pelanggaran itu di antaranya seperti tidak membayar upah pekerja serta tak sedikit
yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara sepihak oleh
manajemen perusahaan.
"Perusahaan melakukan kedua hal tersebut dengan dalih terdampak Covid-19," beber dia.
Pemerintah, kata Mirah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pengawasan
ketat kepada perusahaan yang tidak membayar upah dan yang melakukan PHK massal sepihak.
"PPKM Darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tidak membayar upah dan
melakukan PHK sepihak," kata Mirah.
ASPEK Indonesia meminta pemerintah melindungi hak pekerja. Ilustrasi pekerja:
Ricardo/JPNN.com
Di samping itu, ASPEK mendorong pemerintah untuk konsisten dalam memperketat arus masuk
warga negara asing ke Indonesia.
Kebijakan pembatasan harus diterapkan secara rata baik untuk di dalam maupun luar negeri.
"Jangan terulang lagi, di saat rakyat Indonesia dibatasi aktivitasnya, malah orang asing diberi
kemudahan akses masuk ke Indonesia," katanya.
ASPEK juga meminta pemerintah untuk tetap memberikan bantuan sosial tunai kepada
masyarakat bawah dan yang terdampak pandemi Covid-19.
"Perketat juga pengawasannya agar tidak disalahgunakan atau dijadikan ladang korupsi oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," demikian Mirah Sumirat. (antara/jpnn)
106
