Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 103
Masyarakat (PPKM) Darurat, yang diterapkan pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021, di Pulau Jawa dan
Bali.
Menaker juga menginstruksikan jajaran pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah
turut membantu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mengawal pelaksanaan
PPKM Darurat di daerahnya masing-masing.
"Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk
menghentikan penyebaran Covid -19. Semua pihak harus mematuhi untuk keselamatan kita
bersama karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Menaker seperti dilansir
laman Sekretariat Kabinet, Minggu (4/7/2021).
Ia mengatakan, kedisiplinan semua pihak mematuhi protokol kesehatan seperti diatur dalam
PPKM Darurat adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus
melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja.
"Kita utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran
pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas kerja dan
kelangsungan usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian juga berangsur kembali normal,"
ujarnya.
Penerapan PPKM Darurat dan disiplin protokol kesehatan yang ketat, lanjut Menaker, akan bisa
menghentikan penyebaran Covid-19 klaster tempat kerja.
Ia juga meminta para pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh untuk
meningkatkan dialog sosial dan saling bekerja sama untuk bertahan dalam menghadapi pandemi
saat ini.
"Harus kita akui kondisi di masa pandemi ini sangat berat bagi semua orang. Tapi mau tidak
mau kita harus bertahan. Saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama lebih erat
sehingga kita bisa lalui masa pandemi ini dengan baik," katanya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
102
