Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 98
Judul Asosiasi pekerja minta Presiden Jokowi tetap lindungi hak karyawan
saat PPKM
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/287842/asosiasi-pekerja-minta-
presiden-jokowi-tetap-lindungi-hak-karyawan-saat-ppkm
Jurnalis Yuniardi Ferdinan
Tanggal 2021-07-04 07:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Netral
Narasumber
positive - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami mendukung setiap upaya pemerintah
dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun kami juga meminta pemerintah
untuk melindungi hak pekerja, yaitu terkait dengan kepastian pekerjaan, kepastian upah, dan
kepastian kesejahteraan
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) PPKM Darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh
pengusaha untuk tidak membayar upah dan melakukan PHK sepihak
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Jangan terulang lagi, di saat rakyat
Indonesia dibatasi aktivitasnya, malah orang asing diberi kemudahan akses masuk ke Indonesia
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Perketat juga pengawasannya agar tidak
disalahgunakan atau dijadikan ladang korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
Ringkasan
Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo tetap melindungi hak
para karyawan saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat Jawa dan Bali. Menurut Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat perusahaan
melakukan kedua hal tersebut dengan dalih terdampak COVID-19. Pemerintah, kata dia, melalui
Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pengawasan ketat kepada perusahaan yang
tidak membayar upah dan yang melakukan PHK massal sepihak.
ASOSIASI PEKERJA MINTA PRESIDEN JOKOWI TETAP LINDUNGI HAK KARYAWAN
SAAT PPKM
Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo tetap
melindungi hak para karyawan saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.
97
