Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 73
Judul 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berhasil Gagalkan
Pemberangkatan 12 PMI
Nama Media rri.co.id
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://rri.co.id/mataram/daerah/1102283/2021-dinas-tenaga-kerja-
dan-transmigrasi-berhasil-gagalkan-pemberangkatan-12-pmi
Jurnalis Yunia Herawati
Tanggal 2021-07-04 18:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haji Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur) Kami
langsung melakukan koordinasi dan berupaya menggagalkan PMI non prosedural
negative - Haji Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur) Malaysia
dan Brunei Darussalam yang kerap menjadi tujuan para PMI saat ini masih ditutup kami tidak
dapat berbuat banyak
Ringkasan
Selama tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur berhasil menggagalkan
12 Calon Pekerja Migran Indonesia-CPMI yang akan bekerja ke negeri Jiran Malaysia. Sementara
Negara Malaysia hingga kini belum membuka akses pekerja dari luar negeri karena Covid-19.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Haji Supardi menjelaskan penggagalan
pemberangkatan 12 TKI yang semuanya merupakan laki-laki berasal dari Kecamatan Sikur
setelah mendapatkan informasi baik dari masyarakat maupun Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia-BP2MI terdapat 12 orang yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di
perkebunan.
2021, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BERHASIL GAGALKAN
PEMBERANGKATAN 12 PMI
Selama tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur berhasil menggagalkan
12 Calon Pekerja Migran Indonesia-CPMI yang akan bekerja ke negeri Jiran Malaysia. Sementara
Negara Malaysia hingga kini belum membuka akses pekerja dari luar negeri karena Covid-19.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Haji Supardi menjelaskan penggagalan
pemberangkatan 12 TKI yang semuanya merupakan laki-laki berasal dari Kecamatan Sikur
setelah mendapatkan informasi baik dari masyarakat maupun Badan Perlindungan Pekerja
72
