Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 112
sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting "Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi
Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja" di Jakarta, Selasa (20/10).
RPP yang dimaksud oleh Menaker Ida adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga
Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. Dalam penyusunannya sendiri, Ida mengatakan bahwa pihaknya telah
mematangkan konsep di internal Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait.
Selain itu, sosialisasi dengan pemerintah daerah lewat Dinas Ketenagakerjaan di seluruh
Indonesia sudah dan akan terus dilakukan, karena mereka merupakan ujung tombak informasi
dan pelayanan di akar rumput. Mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa itu
memastikan dalam penyusunan empat RPP itu melibatkan pemangku kepentingan
ketenagakerjaan seperti serikat pekerja/buruh dan pengusaha.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ujarnya.
Menurut Ida, perlu ada transformasi dalam jajaran pemerintah untuk menjalankan UU Cipta
Kerja, karena UU itu mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya
itu, dia juga yakin akan ada perubahan signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan.
Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasinya
atas langkah pemerintah membahas aturan turunan UU Cipta Kerja dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Yorrys mengajak untuk menyamakan sudut pandang
demi kepentingan bersama.
"Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara,"
ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tripartit itu adalah Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani, Ketua
Umum KSPSI Yorrys Raweyai, perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, dan F-Kahutindo. Dari pihak
pemerintah ada Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Haiyani Rumondang,
perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM,
serta pemangku kepentingan lainnya.
111
