Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 110
KEMNAKER SIAPKAN EMPAT RPP DARI UU CIPTA KERJA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Empat RPP yang menjadi peraturan turunan dari UU
cipta kerja yaitu RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," ucap Ida Fauizyah dalam
pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (20/10).
Ida mengatakan untuk penyusunan RPP, pihaknya sudah mematangkan konsep di internal
Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam penyusunan
RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder ketenagakerjaan, yakni dari Serikat
Pekerja/Buruh dan pengusaha.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah. Minggu
ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucap Ida.
Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk
menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih yaitu lebih cepat, lebih murah,
lebih aman dan lebih berintegritas.
"Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan
ketenagakerjaan," ucap Ida.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani, mengatakan metode omnibus law telah diterapkan di banyak negara secara parsial.
Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk
menciptakan lapangan kerja. Selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun
investasi mengalami kenaikan. Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk
mengatasi persoalan tersebut.
"Ini adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ucap Hariyadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Yorrys Raweyai, mengapresiasi langkah pemerintah untuk membahas aturan turunan UU Cipta
Kerja dengan melibatkan stakeholder .
"Dengan proses dinamika yang ada di bangsa ini, mari kita kalau sepakat sebagai stakeholder ,
samakan persepsi, satukan idealisme, komitmen kita, untuk kepentingan bangsa dan negara,"
ucapnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
109
