Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Adapun untuk transformasi BLK dari segi substansi pelatihan, Budi menjelaskan, dilakukan
dengan pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja
dan sertifikasi.

"Dalam transformasi substansi pelatihan itu akan ada implementasi pelatihan teknisi di balai
besar selain Serang," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, transformasi pelatihan juga dengan menyiapkan peserta pemagangan luar
negeri agar dapat dioptimalkan di BLK.

Tak sampai di situ saja, masih ada fokus pelatihan pada sektor prioritas manufaktur, pariwisata
dan pertanian.

Sementara itu dari segi sarana dan fasilitas, Budi mengatakan, Kemnaker fokus pada
pemberdayaan dan implementasi Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding (3R).
Budi menjelaskan transformasi yang Kemnaker dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan
produktivitas di BLK Unit Pelayanaan Terpadu Perdagangan (UPTP) dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD).

"Transformasi ini juga dilakukan untuk menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi inkubasi
bisnis dan kewirausahaan serta fokus pelatihan lima balai besar pelatihan kerja ke arah
peningkatan tenaga kerja profesional," kata Budi.

Pada kesempatan itu, Budi menuturkan, salah satu perubahan paling substansial dari
transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan.

Pasalnya, dengan begitu petugas antarkerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu
untuk menentukan tenaga kerja dapat langsung bekerja atau wirausaha "Tak hanya itu, proses
tersebut juga memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi atau pelatihan wirausaha dan modal
usaha," tuturnya.

Budi menambahkan, pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme
survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan dengan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Budi menjelaskan, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Ini artinya, masih
ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP.

Adapun 18 provinsi yang dimaksud Budi, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,
Lampung, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa
Tenggara Timur (NTT).

"Termasuk juga Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Utara; Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua," imbuhnya.

Budi mengatakan, pengembangan BLK UPTP baru tersebut memberikan beberapa keuntungan
bagi daerah.

"Keuntungannya antara lain pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh
pemerintah pusat," tuturnya.

Tak hanya itu, pengembangan BLK baru juga membantu percepatan pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi.

"Dengan adanya berbagai keuntungan itu, maka dapat mendorong percepatan peningkatan
investasi dan ekonomi di provinsi tersebut," tuturnya.

313