Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 309
Budi Hartawan, Dirjen Binalattas Kemenaker mengatakan transformasi BLK dilakukan secara
terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan
fasilitas.
"Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,"
ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2020).
Budi menjelaskan transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi minimal satu
Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), penyiapan kompetensi instruktur; dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam pengembangan
kurikulum dan metode pelatihan berbasis online, dan integrasi proses pelatihan dan penempatan.
Kemenaker juga memperkuat sinergi industri UMKM, membuka peluang program pemagangan
luar negeri ke negara selain Jepang, dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif.
Adapun, segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam
layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi, implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain
Serang, serta fokus pelatihan pada sektor prioritas dan penerapan fungsi peningkatan
produktivitas di BLK UPTP dan UPTD.
"Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK;
menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan; dan fokus
pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,"
katanya.
Budi menyebutkan saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih
ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP.
Ke-18 provinsi itu ialah Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta,
Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.
Menurutnya, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain,
pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, serta percepatan
pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi.
"BLK membantu meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong
percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut," tambahnya.
308
