Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 304
Ringkasan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis
tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar UU Cipta Kerja ini dapat membantu ekonomi
Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.
"Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal
dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah menyebut
perbaikan iklim investasi namun tidak menerangkan secara detail bagaimana RUU ini berjalan
memperbaiki roda perekonomian Indonesia," kata Anis, Selasa (20/10/2020).
CATATAN KRITIS UU CIPTAKER
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis
tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar UU Cipta Kerja ini dapat membantu ekonomi
Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.
"Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal
dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah menyebut
perbaikan iklim investasi namun tidak menerangkan secara detail bagaimana RUU ini berjalan
memperbaiki roda perekonomian Indonesia," kata Anis, Selasa (20/10/2020).
Kedua, lanjut Anis, Pemerintah mengganggap UU Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus
perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Namun menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak
bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak
kepada hal yang lebih mendasar.
"Diantara permasalahan ekonomi Indonesia yang mendasar adalah produktivitas tenaga kerja
kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic
Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141
negara dengan skor 64," jelasnya.
Peringkat ini, nilai Anis, kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke
30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di
peringkat 73 dan 93.
"Sementara UU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk
meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, RUU Cipta Kerja tidak menjawab
permasalahan," tuturnya.
Ketiga, tambah Anis, UU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara
dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi
ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental, atau hal yang mendasar.
"Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar)
seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja," terangnya.
"Jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini, menurutnya ekonomi
Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi," sambungnya.
Mengutip data World Economic Forum, lanjut Anis, permasalahan utama yang menghambat
investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.
303
