Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 70
Judul Moeldoko: Kepentingan Buruh Tetap Menjadi Atensi Pemerintah
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qiiaf0384/moeldoko-kepentingan-buruh-
tetap-menjadi-atensi-pemerintah
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-10-21 04:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Buruh tetap menjadi atensi pemerintah, tapi di
belakang buruh juga masih banyak orang yang antre dapat pekerjaan
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Jumlah pencari kerja terus meningkat, yang
terlihat dari jumlah pendaftar di Program Kartu Pra Kerja yang mencapai 34,2 juta orang, tiga
hari lalu pendaftar Pra Kerja mencapai 33 juta orang. Artinya banyak orang butuh kerja
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Kami tidak boleh stagnan dalam sebuah situasi,
harus selalu berubah hadapi situasi karena tantangan juga berubah. Titik keseimbangan baru itu
yang betul-betul kita cari sebaik-baiknya
neutral - Moeldoko (Mantan Panglima TNI) Ketika ada kebijakan menuju jalan yang lebih baik,
lho kenapa jadi paradoks bangsa ini. Kemudian harus mandiri. Terbuka untuk perbaikan. Kami
harus jadi bangsa terbuka, tidak boleh kita terlalu yakin diri sudah cukup seperti ini
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kepentingan buruh tetap menjadi atensi bagi
pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "Buruh tetap menjadi atensi
pemerintah, tapi di belakang buruh juga masih banyak orang yang antre dapat pekerjaan," kata
Moeldoko dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf di salah satu TV Swasta, Jakarta,
Selasa (20/10) malam.
Menurut Moeldoko, pemerintah selalu memikirkan kepentingan buruh. Namun, pemerintah juga
harus memikirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan. Apalagi,
krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan jutaan orang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) yang akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia.
69
