Page 1023 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Judul Matangkan RUU Ciptaker, DPR Jangan Sekadar Jadi Tukang Stempel
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/145342/12/matangkan-ruu-
ciptaker-dpr-jangan-sekadar-jadi-tukang-stempel-1598486898
Jurnalis KORAN SINDO
Tanggal 2020-08-27 07:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta) Dalam peta politik di
parlemen, mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang menguntungkan pemerintah karena
seluruh kekuatan parpol yang ada, 85 persen itu bagian dari pemerintah

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta) Cuma persoalannya
katanya pemerintah dan DPR ingin aspiratif, menjaga demokrasi. Kalau sepakat dengan
demokrasi maka yang namanya kadaulatan rakyat itu harus diutamakan. Jadi bukan agenda
sendiri yang berjalan, jadi bukan agendanya pemerintah, bukan agenda DPR, bukan agenda
pengusaha, tapi agenda rakyat

positive - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta) Yang paling
merasakan dampaknya itu buruh maka jangan lagi memaksakan kehendak seperti yang lalu-lalu,
seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba

neutral - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta) Ini bukan fenomena
demokrasi yang sehat, bukan fenomena demokrasi yang menjunjung nilai-nilai hak rakyat. Ketika
rakyat ada masalah, ketika rakyat menderita, ketika rakyat menolak, ya jangan paksakan untuk
disahkan

positive - Ujang Komarudin (Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta) Hal yang harus
didahulukan adalah kepentingan rakyat, harus diutamakan daripada kepentingan lain. Ini harus
menjadi perhatian elite di parlemen

Ringkasan

Pemerintah bersama dengan DPR terus mematangkan omnibus law Rancangan Undang Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Di sisi lain, suara penolakan juga terus digaungkan berbagai kalangan, yang menilai hanya
menguntungkan kalangan pengusaha saja dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat
luas.

1022