Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 104
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi, Kamis (27/8)
mengatakan, program subsidi gaji sebesar Rp 600.000 tersebut dari Pemerintah Pusat yang
datanya divalidasi BPJamsostek. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat dalam
program ini turut membantu dari sisi koordinasi dan pemantauan.
"Apabila dari angka kepesertaan aktif ada sekitar 4 juta yang mendapat subsidi gaji, tapi data
riilnya terus kami koordinasikan dengan BPJS," katanya.
Angka 4 juta itu merupakan kepesertaan aktif, namun yang sudah memperbaharui data nomor
rekening baru separuhnya dari jumlah tersebut. Menurut dia, dalam monitoring yang dilakukan
dinas tenaga kerja bersama BPJamsostek, ada kendala karena seperempat perusahaan di Jawa
Barat berkantor pusat di Jakarta.
"Jadi dari 4 juta, itu artinya ada 1 juta lebih didaftarkan kantor pusat, ini yang terus saya
monitor," ujarnya.
Pihaknya meyakini urusan pendataan dan verifikasi pekerja tidak akan bermasalah mengingat,
data sudah dimiliki pihak BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, bantuan tersebut sudah
sepatutnya diapresiasi.
"Program subsidi gaji ini akan ditransfer langsung ke rekening pekerja," kata Taufik.
Pekerja DIY
Sementara itu Pekerja penerima BSU sebesar Rp 600.000 per bulan di DI Yogyakarta (DIY)
mencapai 243.702 rekening atau sudah mencapai 93%. Kepala BPJamsostek Yogyakarta, Asri
Basir Kamis mengatakan, sisanya 7%, memiliki upahnya di atas Rp 5 juta.
"Kemungkinan pertambahan relatif sedikit, hanya karena proses data yang belum selesai,"
katanya.
Asri mengatakan, batas waktu penyerahan rekening pekerja hingga 31 Agustus dan diharapkan
penyaluran BSU tahap pertama ini tuntas pada September mendatang. Ia menyatakan, data
yang dimiliki BPJamsostek sudah valid karena data jumlah pekerja dan rekeningnya berbasis NIK
(nomor induk kependudukan), dan akan langsung menerima dana ke rekening pekerja, atau
tidak melalui rekening perusahaan.
Dikatakan, seorang pekerja, hanya mendapatkan satu subsidi upah. Meski bekerja di beberapa
perusahaan, namun tetap hanya akan menerima satu subsidi upah.
"Meskipun bekerja banyak perusahaan, tidak lantas mendapat bantuan berkali-kali, karena yang
menjadi acuan adalah NIK, sehingga dengan menerapkan pendataan NIK, proses pendataan
lebih akurat dan tidak akan tertukar, " katanya.
Sementara itu,Kepala KC BPJamsostek Sleman Sofie Nur Hidayati juga mengatakan, data calon
penerima BSU masuk secara harian langsung ke sistem aplikasi dan sistem distribusi dan ke
rekening pekerja, dilakukan oleh pusat. [Ant/152]
103
