Page 1057 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1057

Provinsi Banten memperoleh bantuan subsidi upah. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per
              bulan selama empat bulan.
              "Kita sebagai pelaksana mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
              Keuangan.

              Jumlah yang kami usulkan sebanyak9,75.608 orang pekerja. Kemudian dilakukan verifikasi dan
              validasi nomor rekening dengan pihak bank, menjadi 953.377 ' orang," kata Deputi Direktur BPJS
              Ketenagakerjaan Wilayah Banten Eko Nugriyanto di Serang, Selasa (25/8).

              Eko mengatakan dari jumlah tersebut pihaknya ju: ga akan kembali melakukan verifikasi dan
              validasi data karena masih ada para pekerja atau nama-nama yang memiliki nomor rekening
              ganda karena bekerja di dua perusahaan atau lebih.

              Nantinya hanya satu nama yang akan diusulkan meskipun tercatat nama tersebut memiliki dua
              rekening karena bekerja di perusahaan yang berbeda."Masih ada nama yang terdaftar di dua
              perusahaan.

              Misalnya dalam satu pekan itu tiga hari bekerja di pe-rusahan A, kemudian tiga harinya bekerja
              di perusahaan B. Nah ini nantinya hanya satu saja yang akan dimasukkan," kata dia.

              Menurut  Eko,  pekerja  yang  akan  mendapatkan bantuan  subsidi  upah tersebut  secara  umum
              adalah mereka yang masih aktif bekerja dengan penghasilan atau upah yang tercatat di BPJS
              Keteragakerjaan atau BP Jamsosotek di bawah Rp5 juta dan masih aktif sebagai anggota BPJS
              Ketenagakerjaan per tanggal 30 Juli 2020."Ka!au pegawai BUMN dan PNS itu tidak dapat," lcata
              dia.

              Menurutnya, bantuan subsidi upah pekerja tersebut akan diberikan selama empat bulan dengan
              besaran subsidi Rp600 ribu setiap bulan.
              Saat ini pihaknya juga masih terus melakukan verifikasi dan validasi data untuk disampaikan ke
              pemerintah  pusat  melalui  Kemenaker  dan  Kementerian  Keuangan."Rencananya  kalau  tidak
              salah,  disalurkan  mulai  akhir  Agustus  ini.  Namun  demikian,  itu  tergantung  nanti  keputusan
              pemerintah," kata Eko. e


































                                                          1056
   1052   1053   1054   1055   1056   1057   1058   1059   1060   1061   1062