Page 1054 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1054
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang meluncurkan langsung program bantuan Rp 600 ribu/bulan itu. "Mudah-mudahan besok
Pak Presiden sudah melaunching program ini dan kami segala sesuatunya sudah kami siapkan,"
kata Ida ditemui di Gedung DPR RI, usai rapat kerja bersama Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Agus Susanto dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (26/8).
Ida menjelaskan dalam seminggu terakhir, pihaknya sudah menyiapkan semua hal terkait
implementasi program bantuan Rp 600 ribu untuk pekerja yang jadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Pada Senin 24 Agustus, pihaknya sudah menerima data calon penerima bantuan yang sudah
tervalidasi sebanyak 2,5 juta, mereka masuk batch pertama. Begitu launching maka bantuan Rp
600 ribu langsung ditransfer ke rekening mereka. Calon penerima yang totalnya ada 15,7 juta
orang mendapatkan bantuan secara bertahap dibagi beberapa batch.
"Mudah-mudahan setelah data ini batch pertama ini datanya sudah ada kesesuaian, begitu
dilaunching maka begitu juga langsung akan kami transfer," sebutnya.
Ida juga memberi penjelasan mengenai tertundanya peluncurkan program tersebut yang semula
akan dilaksanakan 25 Agustus kemarin. Dia mengatakan bahwa pada hari itu rencananya hanya
sekedar launching, belum termasuk penyaluran. "Sebenarnya tanggal 25 rencana launching,
bukan rencana transfer," tambah Ida.
Sementara itu, rapat kerja di DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar
sekitar pukul 10.20 dan berakhir pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas
program bantuan Rp 600 ribu/bulan berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp
5 juta, yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Rapat tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan yang disepakati pihak pemerintah bersama
Komisi IX DPR RI. Berikut kesimpulan rapat selengkapnya:
Komisi IX DPR RI menerima penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program subsidi
pemerintah bagi pekerja, dengan memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak
menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bukan penerima upah dengan memperhatikan
prinsip keadilan.
Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan subsidi
upah bagi peserta yang memenuhi kriteria Permennaker Nomor 14 tahun 2020 berdasarkan
verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR RI
mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan subsidi yang sesuai
bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.
(bbs)
1053
