Page 1098 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1098
yang dilakukan oleh Manajemen Hotel Sofitel Nusa Dua dan Motel Fairmont Sanur Beach di mana
dalam surat PIIK tidak dicantumkan alasan mendasar kenapa para pekerja di PIIK, tetapi hanya
mencantumkan bahwa tengah menghadapi situasi sulit.
Parta mengungkapkan fakta ini setelah menerima aspirasi dari perwakilan pekerja yang diancam
PHK dari Hotel Sofitel Nusa Dua dan Hotel Fairmont Sanur Beach dipimpin oleh Dewa Rai Budi
dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM).
"Ironisnya Surat PHK hanya dikirim via WhatsApp, tanpa ada pembicaraan dan alasan ini kan
sudah jelas melanggar aturan. Ini sewenang-wenang, padahal para pekerja sudah bersedia
untuk dipotong gaji, bahkan bersedia dirumahkan tanpa gaji,1' jelasnya.
Parta mengungkapkan, ada upaya terselubung untuk mengganti pekerja permanen atau senior
untuk digantikan dengan pekerja baru agar lebih murah saat pariwisata sudah bangkit kembali.
Hal ini sama saja tidak menghargai prestasi pekerja yang membangun perusahaan dari nol dan
tidak menempatkan prinsip dari hubungan industrial, bahwa pekerja adalah aset perusahaan.
Situasi pandemi seperti sekarang seharusnya memupuk rasa kemanusiaan karena pekerja telah
ikut serta di dalam membesarkan perusahaan, bukan sebaliknya dimanfaatkan untuk melakukan
PHK.
"Yang lebih memprihatinkan para pekerja yang di-PIIK sepihak ini walaupun belum ada
kesepakatan, BPJS Ketenagakerjaannya langsung di -stop, ini menyebabkan para pekerja tidak
mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, karena syarat mendapatkan
BLT dari Kementerian Tenaga Kerja bagi pekerja yang upahnya di bawah 5 juta harus dengan
BPJS Ketenagakerjaan harus aktif, kasihan mereka," kata Parta, prihatin.
Di samping itu, lanjut Parta, terjadinya PHK di banyak perusahaan di Bali telah mengabaikan
Surat Edaran Gubernur Nomor: 4 195//IV/DISNAKERESDM tentang Perlindungan Pekerja atau
Buruh dan Keberlangsungan Usaha Dampak Covid-19.
Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat dan daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-
Bali diminta lebih tegas menyikapi makin derasnya PHK di perusahaan. "Padahal pariwisata
sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan kembali," tuturnya. kal
1097
