Page 1103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Pemerintah menjanjikan pencairan teralisasi pada pekan ini.

Kehati-hatian pemerintah sedikit banyak dapat dimaklumi. mengingat karut marut ketika
menyalurkan bansos bagi kelompok miskin. Meski begitu, hal itu sekaligus mengingatkan betapa
krusialnya tertib pendataan sosial ekonomi masyarakat.

Data yang amburadul membuat eksekusi kebijakan ikut kacau balau. Bansos salah sasaran,
kemudian yang seharusnya menerima malah tidak masuk ke daftar sasaran.

Bisa ditebak pertimbangan akurasi data sasaran pula yang membuat pemerintah membidik
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, bila ditilik dari sisi
keparahan dampak pandemi, para pekerja korban pemutusan hubungan kerja bisa jadi lebih
memerlukan bantuan sosial.

Terlebih ketika mereka pun luput dari daftar penerima bansos untuk kelompok miskin.
Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja, jumlah korban PHK hingga pertengahan tahun
ini mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Bahkan, asosiasi industri menyodorkan angka dua kali
lipat.

Lalu, bagaimana pula dengan pekerja-pekerja informal berpendapatan rendah yang belum
tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ada peluang terjadinya irisan antara penerima
subsidi upah dengan penerima bantuan sosial bagi kelompok miskin. Tentu saja, akan lebih baik
bantuan yang tumpang tindih disalurkan ke sasaran lain yang juga layak.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah. baik di tingkat pusat maupun daerah, terus
memperbaiki data sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan. Evaluasi
mutlak harus dilakukan di tengah jalan, bukan hanya ketika program telah rampung.

Tidak bosan-bosannya pula kita mengingatkan agar pemerintah membuka selebar-lebarnya
kanal pengaduan masyarakat sebagai salah satu sumber umpan balik. Kemudian, secara
bertahap membentuk sistem pendataan sosial yang tertib dari tingkat daerah hingga ke pusat.

Pembaruan data semestinya dilakukan lebih kerap, bukan hanya setahun sekali karena
pergerakan sosial ekonomi masyarakat begitu dinamis. Dengan kebiasaan baru tertib pendataan,
kita dapat berharap penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan bisa terwujud. Siapa tahu,
korban PHK bisa segera mendapat giliran menerima bantuan.

https://mediaindonesia.com/video/detail_video/1542-bedah-editorial-mi-bantuan-sosial-
berkeadilan

1102