Page 1135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1135
Diketahui, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya penanganan dampak
Covid-19 di sektor tenaga kerja.
Syarat bagi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diatur dalam Permenaker Nomor
14/2020 menjadi perhatian serius di Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hanya mereka yang menjadi
peserta BP Jamsostek dan bergaji di bawah lima juta rupiah yang akan menerima subsidi dari
pemerintah.
Padahal, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini, ada cukup banyak Guru Honorer dan pegawai tidak
tetap (PTT) yang setiap bulannya mendapatkan upah tidak lebih dari satu juta rupiah, bahkan
tidak sedikit yang hanya mendapat upah hanya Rp200-Rp300 ribu per bulan.
"Kami minta pemerintah melakukan diskusi mendalam sehingga mereka (bukan peserta BP
Jamsostek, pekerja bukan penerima upah) yang belum mendapatkan kesejahteraan yang
memadai bisa mendapatkan BLT dari pemerintah ini," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan merilis secara simbolik program
BSU pada Kamis, (27/8/2020). Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 37,8
triliun untuk program baru yang akan disalurkan kepada 15,7 juta pekerja yang memiliki gaji di
bawah Rp5 juta serta terdaftar pada BP Jamsostek per Juni 2020..
1134
