Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 162
Judul BPJAMSOSTEK Cabang Madiun salurkan bantuan subsidi upah untuk
pekerja
Nama Media jatim.antaranews.com
Newstrend Pelengkap Program Subsidi Pemerintah
Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/410138/bpjamsostek-cabang-
madiun-salurkan-bantuan-subsidi-upah-untuk-pekerja
Jurnalis Slamet Hadi Purnomo
Tanggal 2020-08-27 22:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tito Hartono (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Madiun) Hari ini Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Madiun menyerahkan kemanfaatan kepada lima orang dari lima badan
usaha. Terdapat beberapa jenis segmen pekerjaan, ada di bidang kesehatan, jasa konstruksi,
jasa telekomunikasi, dan pabrik. Mereka mewakili pekerja yang mendapat bantuan
neutral - Tito Hartono (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Madiun) Kami memang
mendapatkan data dari kantor pusat, jadi sifatnya ini adalah data sampling , mengenai jumlahnya
pada gelombang pertama ini kami belum tahu, karena semua data yang dilakukan penyerahan
ini dari tingkat pusat, melalui BPJS Ketenagakerjaan ke kementerian terkait
Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Madiun menyalurkan bantuan subsidi
upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta di wilayah kerjanya yang telah tervalidasi
sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat
pandemik COVID-19.
Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Madiun Tito Hartono mengatakan pencairan tahap
pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan secara virtual diikuti seluruh
kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kantor cabang di Madiun.
BPJAMSOSTEK CABANG MADIUN SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH UNTUK
PEKERJA
Madiun - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Madiun menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta di wilayah kerjanya yang
telah tervalidasi sesuai dengan program pemerintah untuk mengurangi dampak sosial dan
ekonomi akibat pandemik COVID-19.
161
