Page 577 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 577
Total jumlah penerima BLT upah BPJS Ketenagakerjaan ini mencapai 15.725.232 orang dari
jumlah awal yang tercatat 13,8 juta orang.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, jumlah penerima membengkak, karena
mengakomodasi pegawai pemerintah non-PNS yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan. Siapa
saja yang berhak menerima BLT upah BPJS Ketenagakerjaan ini? Daftar Penerima BLT Upah
BPJS Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja memperluas kategori pekerja yang berhak
menerima bantuan subsidi gaji pekerja berpenghasilan Rp5 juta ke bawah. Karyawan yang
berhak menerima BLT ini adalah: 1. Karyawan swasta yang merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5 juta.
2. PPNPN (pegawai pemerintah non-PNS) yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta
BPJS Ketengakerjaan.
3. Guru honorer di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.
Sebelumnya pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan
subsidi gaji.
Namun, Menaker mengatakan, (PPNPN) baik pekerja honorer maupun kontrak dan menjadi
peserta BPJS ketenagakerjaan bisa masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji/upah ini.
"Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta," kata dia, Senin
(24/8/2020).
Ia berharap, dengan adanya bantuan ini para pemberi kerja akan lebih disiplin dengan
melaporkan karyawannya untuk mendapat jaminan ke BP Jamsostek.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, Ida menjelaskan pemerintah
akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan
mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketengakerjaan.
Subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim
Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS
Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp600 Ribu Pekerja/buruh yang mendapat subsidi
harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu: WNI yang dibuktikan dengan NIK Terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan,
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Menaker mendorong perusahaan agar mendaftarkan segera pekerja yang belum menyerahkan
data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan.
Pencairan bantuan subsidi upah sebelumnya diagendakan cair pada 25 Agutus 2020, tetapi batal
karena BP Jamsostek baru menyerahkan verifikasi 2,5 juta data beserta nomor rekening pekerja
pada Kemnaker pada 24 Agustus 2020.
Kemnaker perlu memvalidasi data dari BP Jamsostek agar tak ada kesalahan selama pengiriman
bantuan pada para pekerja.
576
