Page 612 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

5 juta per bulan. Maklum, pengusaha minimal harus menanggung iuran BP Jamsostek minimal
6,24% dari gaji karyawan per bulan.
Karena itu, untuk menekan angka salah sasaran, perlu ada verifikasi ulang dari BP Jamsostek.
Misalnya, saat calon penerima bantuan melaporkan nomor rekening harus menyertakan slip gaji
terbaru.

Jika nantinya bukan orang yang berhak menerima subsidi gaji ini, maka keinginan pemerintah
untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga bisa mundur. Misalnya saja orang yang menerima
ternyata memiliki gaji di atas Rp 5 juta maka digunakan untuk menabung hingga investasi.
Pemerintah pun bisa kembali gigit jari jika uang triliunan ini sudah digelontorkan ternyata tak
bisa menangkis ekonomi Indonesia yang minus itu.

Jika melihat permasalahan selama ini, pemerintah acap tak terlalu mempedulikan data penerima
subsidi. Lihat saja bantuan sosial ke orang miskin yang sudah digelontorkan beberapa kali selama
masa pandemi ini, tetap tak ada evaluasinya.
Selama April-Juni 2020, banyak kekisruhan seputar penyaluran bansos yang mencuat ke
permukaan. Semua masalah bermuara pada amburadulnya data masyarakat penerima.

Menjadi senjata pemerintah buat mengungkit daya beli masyarakat, perbaikan pun terus
dilakukan. Tapi seperti mengurai benang kusut, tetap tidak mudah bagi pemerintah merapikan
data penerima bansos yang sudah salah sejak awal.

Masalah data penerima bansos hingga subsidi ke pekerja menjadi persoalan klasik yang berulang
terjadi dalam penanganan kemiskinan di Tanah Air. Data kemiskinan dan data pekerja tak pernah
valid. Padahal, sudah banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam
akuisisi data-data ini tapi tetap saja tak kunjung berhasil membangun sistem database.

Presiden Jokowi harus segera mengambil inisiatif perbaikan. Cara-cara lama terbukti tak efektif
mengatasi masalah. Harus ada terobosan baru yang lebih optimal. Apalagi, kemajuan teknologi
dan informasi yang canggih, sistem big data bisa digunakan dalam membangun database
kemiskinan yang valid di Indonesia. Jika tidak ada langkah besar yang diambil maka segala jurus
bantuan sosial berupa sembako ataupun bantuan langsung akan menjadi sekadar jargon. Apalagi
menjelang Pilkada 2020 maka bisa jadi ada orang-orang yang memanfaatan bantuan dari
pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi alat kampanye salah satu calon peserta Pilkada.

[Kenourios Navidad].

611