Page 922 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 922
Launching akan langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Insyaallah diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok
pada Kamis, 27 Agustus oleh Presiden RI," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dalam
rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (26/8).
Ida mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan
tahap pertama. Tahap transfer pertama akan dilakukan akhir Agustus ini.
"Kami rencanakan dilakukan per batchnya (gelombang) per minggu sekurang-kurangnya 2,5 per
batch per minggu akan kami lakukan (transfer)," tuturnya.
Ida mengatakan telah menerima data 2,5 juta rekening calon penerima bantuan dari BP
Jamsostek pada 24 Agustus lalu. Ia pun berharap program subsidi tersebut dapat membantu
mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19 .
"Mudah-mudahan program ini benar-benar membantu, pertumbuhan ekonomi kita kembali
normal, kemampuan daya beli teman-teman pekerja akan ada tambahan," ucapnya.
Sebelumnya bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ini diagendakan cair
pada 25 Agustus 2020.
Namun kemudan ditunda karena Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan waktu untuk
melakukan check list guna mengecek kesesuaian data yang ada.
Sesuai petunjuk teknis (juknis), Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan check
list.
Setelah diperoleh kesesuaian data, Kemnaker akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan melalui Bank penyalur.
Upah yang direncanakan pada 27 Agustus ini merupakan tahap pertama, sebab masih ada 2
juta rekening yang belum dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan . Ida mendorong pekerja yang
belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan
data rekeningnya ke perusahaan tempatnya bekerja. Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan
mengerahkan cabang- cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan
nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan.
Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Ida
mengingatkan supaya segera menyerahkan.
Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi
administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.
Sementara itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan bahwa pesertayang
berhak menerima bantuan tersebut adalah pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek per akhir
bulan Juni 2020 dengan upah di bawah Rp 5 juta.
Setelah disisir BPJS Ketenagakerjaan menemukan bahwa jumlah pekerja yang memiliki upah di
bahwa Rp 5 juta sebanyak 15,7 juta penerima.
"Dari 15,7 juta ini data yang sudah ada di BP Jamsostek sudah lengkap ada by name by address,
tapi yang belum ada adalah nomor rekening bank. Sehingga, setelah kami menerima penugasan
tersebut kita bergerak all out untuk bisa mendapatkan nomor rekening masing-masing pekerja
tersebut," jelasnya.
921

