Page 945 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Rencananya setiap pekan akan diserahkan minimal 2,5 juta data calon penerima dari BPJ S
Ketenagakerjaan ke Kemnaker, yang kemudian akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data
lagi.

Menaker Ida berharap bantuan tersebut dapat membantu para pekerja yang pendapatannya
terdampak akibat COVID-19. Program itu melengkapi program jaring pengaman sosial lain yang
sudah dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi, seperti bantuan sosial oleh Ke-
menterian Sosial dan Kartu Prakerja.

"Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita pekerja yang hari-hari ini terasa
dampaknya sungguh luar biasa," ujar Ida.

Subsidi Gaji Pekrja Dinilai Kurang Tepat

Sementara itu, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu atau Rp 1,2 juta (Dua Tahap)
untuk karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dinilai kurang tepat.

"Seharusnya yang pas basisnya tidak Rp 5 juta, sebab masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta saja
relatif lebih bagus kehidupannya. Kalau memang betul-betul mau diberikan full Rp 600 ribu,
bukan gaji di bawah Rp 5 juta, tapi di bawah Rp 3 juta," kata Pakar Ekonomi Universitas
Bengkulu, Prof Dr Kamaludin MM, kemarin (26/8)

Menurutnya, kehidupan masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta dengan Rp 2 juta memiliki
perbedaan yang cukup jauh. Kalau di bawah Rp 5 juta, orang dengan penghasilan Rp 4,9 juta
masih bisa mendapatkan BLT tersebut. Penjaga-penjaga di mal itu penghasilannya hanya Rp 2
juta, tentu berbeda kehidupannya dengan yang berpenghasilan Rp 5 juta.

"Ini soal ketepatan stimulus. Mereka yang berpenghasilan Rp 2 juta sangat layak mendapatkan
stimulus, tapi yang berpenghasilan Rp 4,9 juta jadi kurang tepat. Sehingga basisnya jangan Rp
5 juta," ujar Kamaludin.

Namun demikian, dia tetap memberi apresiasi kepada pemerintah yang terus berusaha
meningkatkan konsumsi masyarakat. Hanya, diperlukan implementasi yang lebih tepat agar
benar-benar menjadi stimulus ekonomi. Apalagi di daerah, perlu stimulus yang tepat sasaran
agar benar-benar menumbuhkan perekonomian.

"Peningkatan konsumsi masyarakat memang bisa membantu pemulihan ekonomi lebih cepat,
tapi kebijakan ini harus tepat sasaran dan betul-betul menumbuhkan konsumsi," tutupnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Bengkulu, Muhammad Basri mengatakan,
pemerintah dan pelaku usaha memang harus bahu-membahu membangun ekonomi kembali.
Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun pengusaha. Meski begitu, ia mengaku,
seluruh stimulus yang diberikan pemerintah pusat penerapannya belum terlalu maksimal di
daerah. "Sebenarnya dari sisi kebijakannya sudah baik, hanya saja penerapannya yang belum
maksimal," katanya.

Ia mengaku, salah satu contoh penerapan stimulus yang tidakberjalan maksimal di daerah yaitu
subsidi bunga. Bahkan hingga saat ini belum sampai Rp 10 miliar yang memanfaatkan subsidi
bunga. Padahal itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya pelaku usaha. "Kita berharap
stimulus subsidi gaji nantinya bisa maksimal diterapkan di daerah, jangan sampai gagal seperti
pemberian subsidi bunga," tutupnya. (999/JPG)

944