Page 944 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 944

Dirut BPJamsostek Agus Susanto mengatakan salah satu syarat penerima uang bantuan subsidi
              upah adalah mempunyai rekening. Dia mengatakan dari 15,7 juta sasaran, sebanyak 13,8 juta
              diantaranya sudah memiliki nomor rekening bang. "Ternyata tersebar di 127 bank," katanya.

              Dia mengatakan di dalam sistem BPJamsostek tidak tercantum data rekening bank dari pekerja.
              Untuk  itu  BPJamsostek  bergerilya  kepada  pencari  kerja  untuk  kelengkapan  data  bank  dari
              pekerjanya. Setelah dipastikan memiliki rekening, BPJamsostek melakukan sejumlah verifikasi
              lainnya. Intinya mereka memastikan satu pekerja memiliki satu NIK dan satu rekening bank yang
              cocok namanya. "Tidak boleh meminjam rekening saudaranya," jelasnya.

              Di dalam rapat itu anggota DPR juga menanyakan kenapa pemerintah memberikan perhatian
              kepada pekerja formal yang gajinya di bawah Rp 5 juta. "Padahal banyak pekerjayang di-PHK.

              Kemudian juga banyak pekerja informal seperti supir angkutan umum," kata anggota Komisi IX
              DPR Saleh Partaonan Daulay.

              Menanggapi pertanyaan itu Ida menegaskan bahwa program bantuan subsidi upah itu adalah
              pelengkap atau penyempurna bantuan-bantuan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Dia
              mengatakan  pemerintah  mengalokasikan  anggaran  mencapai  Rp  695,2  triliun  untuk  biaya
              penanganan Covid-19 beserta dampaknya.

              Dari dana tersebut, tersebar untuk sejumlah program Diantaranya dialokasian untuk kesehatan
              sebesar Rp 87,55 trliun. Kemudian Rp 37 triliun untuk program keluarga harapan (PKH). Ada
              juga program kartu prakerja dengan anggaran yang dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. "Semua
              program ini diarahkan pemerintah untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian," jelasnya.

              Ida juga mengatakan program bantuan subsidi upah ini sekaligus untuk memberikan apresiasi
              kepada  pekerja  peserta  BPJamsostek  dan  perusahaannya.  Pesan  yang  ingin  disampaikan
              pemerintah adalah mengikuti BPJamsostek itu ada manfaatnya. Diharapkan ke depan semakin
              banyak perusahaan mendaftarkan BPJamsostek karyawannya. Dia juga mengatakan diantara
              penerima program bantuan subsidi upah itu ada sekitar 2,1 juta karyawan yang baru kena PHK.

              Hari Ini Diluncurkan Presiden

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi upah untuk para
              pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp5 juta akan diluncurkan hari ini, Kamis (27/8) oleh
              Presiden Joko Widodo. "Insya Allah akan diagendakan peluncuran bantuan pemerintah berupa
              subsidi gaji atau upah besok (Hari Ini), Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI," kata
              Menaker Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu
              (26/8).

              Menurut  Menaker,  Ke-menterian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  saat  ini  tengah  menyiapkan
              administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama setelah sebelumnya mendapatkan 2,5
              juta data calon penerima tervalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
              Sebelumnya,  pemerintah  merencanakan  akan  memberikan  subsidi  upah  kepada  15,7  juta
              pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Para
              penerima harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020.

              Para calon penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat
              bulan atau total Rp2,4 juta. Bantuan itu akan dikirim langsung ke rekening calon penerima.

              Sampai  saat  ini  BPJS  Ketenagakerjaan  telah  mengumpulkan  data  rekening  calon  penerima
              sebanyak 13,8 juta orang, yang akan dilakukan validasi berlapis untuk memastikan bantuan itu
              tepat sasaran.


                                                           943
   939   940   941   942   943   944   945   946   947   948   949