Page 955 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 955

Hal serupa terulang pada 16 Juli lalu, kata Nining. Saat itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco
              Ahmad dan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima perwakilan buruh dan koalisi
              masyarakat sipil serta mahasiswa di Senayan. Di sana Dasco berjanji tak akan ada pembahasan
              RUU Ciptaker saat masa reses.

              Namun, janji tinggal janji. Pembahasan RUU Cilaka  tetap dilaksanakan saat masa reses  --ketika
              anggota dewan seharusnya turun ke dapil masing-masing.

              "16 Juli sudah jelas-jelas pimpinan DPR dan Baleg (Badan Legislasi DPR) bilang tidak ada sidang,
              rapat-rapat di masa reses, faktanya sangat intensif pembahasannya," katanya.

              Nining lalu menegaskan RUU Ciptaker, yang disusun dengan metode  Omnibus Law,  tetap harus
              ditolak  karena  tak  hanya  menyangkut  masalah  ketenagakerjaan  yang  paling  dekat  dengan
              kehidupan para buruh, tetapi sektor lain. Salah duanya masalah lingkungan dan pendidikan.

              Massa Buruh Demo Tolak Omnibus Law Bubar Usai Ditemui Pimpinan DPR  RUU Ciptaker dikritik
              banyak pegiat di berbagai sektor persis karena itu. Di ranah lingkungan, selain karena akan
              memperparah  kerusakan  ekologis,  produk  sapu  jagat  itu  akan    semakin  meminggirkan
              perempuan.

              Di sektor pendidikan juga demikian. RUU Ciptaker mengubah banyak pasal penting dalam UU
              Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama terkait pemalsu ijazah dan gelar yang dianggap
              bukan lagi tindakan pidana.

              "  Omnibus law  bukan hanya menyangkut kaum buruh semata, tapi menyangkut hak dasar
              rakyat mayoritas.

              Omnibus law  banyak mengatur sektor-sektor lain, jadi tidak boleh juga menghilangkan hak-hak
              dasar rakyat lain," kata Nining, menegaskan bahwa yang KASBI tolak adalah RUU Ciptaker secara
              keseluruhan, bukan klaster ketenagakerjaan saja.

              Pun dengan FBLP. Jumisih mengatakan klaster-klaster di dalam RUU Ciptaker tak bisa dipisahkan
              satu sama lain, sebagaimana "dinamika kehidupan buruh bersinggungan juga dengan manusia
              lain serta alam dan lingkungan."  "Kalau kondisi buruh baik, misalnya, tapi kondisi alam rusak,
              bagaimana kelangsungan hidup buruh dan keluarga dalam semesta ini?".
































                                                           954
   950   951   952   953   954   955   956   957   958   959   960